Header Ads

Poligami dan Salam Pancasila NKRI

banner ads
Semakin hari negeri ini semakin Pancasila saja. Setelah beberapa tahun terakhir dibangkitkan dari kuburnya setelah Reformasi, terutama pada masa kepemimpinan Jokowi yang didukung PDIP, Pancasila kembali jadi primadona nasional. Mirip seperti zaman Orde Baru di bawah Presiden Soeharto.

Bedanya, jika pada era Soeharto segala hal tentang Pancasila tak dikaitkan dengan Soekarno. Kini Soekarno jadi parameter Pancasila dalam segala urusan. Termasuk salam.

Adalah Kepala Badan Pembinaan Ideologi pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi yang melempar usul agar dalam forum publik digunakan salam Pancasila. Seperti apakah bentuknya salam Pancasila? Adakah landasan sejarahnya?

Umpan Yudian langsung disamput smash oleh ketua Dewan Pengarah BPIP, Megawati Soekarnoputri. Salam Pancasila ada dicontohkan, bahkan ada lambaian tangannya, oleh Presiden Soekarno, bapaknya.

Bagus. Karena pertanyaan yang sering ditanyakan kalangan Muslim, saat Islam dibandingkan atau bahkan ditundukkan pada Pancasila adalah, “Kalau Islam, contohnya jelas, manusia paling Islamis adalah Muhammad Rasulullah Shalallahu’alaihi wasallam. Beliau jadi contoh pengamalan Islam untuk segala urusan kehidupan. Nah, kalau Pancasila, siapa manusia yang paling Pancasilais yang bisa jadi teladan dalam berpancasila?”

Pertanyaan ini, seperti juga pertanyaan pada ideologi kehidupan bikinan manusia lainnya, belum terjawab. Tapi agaknya sekarang sudah, Pancasila era sekarang mengacu manusia penemu dan penggalinya, Presiden Soekarno!

Bila Muhammad Rasulullah disebut sebagai “Al-Quran berjalan” maka tak berlebihan kalau Soekarno disebut sebagai “Pancasila berjalan.” Maka sekarang jelas dan enak buat bangsa Indonesia. Jika ingin mengamalkan Pancasila, contohnya ada, sosok manusia yang ada catatan sejarahnya. Teladannya pasti, bahkan anak-anak dan para ahli warisnya masih lengkap.

Nah, sekarang, jika semua urusan hidup orang Indonesia harus berlabel Pancasila dan meneladani Soekarno, bagaimana dengan urusan paling penting, keluarga dan rumah tangga? Bagaimanakah rumah tangga Sang Manusia Pancasila?

Sejarah mencatat, Megawati tahu pasti, bahwa Soekarno menikah dan berpoligami. Poligami ala Soekarno unik. Jika orang Islam mengikuti tuntunan Al-Quran Surat An-Nisaa ayat 3 yaitu seorang pria menikahi maksimal empat isteri, Soekarno sembilan.

Sembilan isteri? Ya, tidak salah. Mereka adalah Siti Oetari, Inggit Garnasih, Fatmawati, Hartini, Ratna Sari Dewi, Haryati, Kartini Manoppo, Yurike Sanger dan Heldy Djafar. Meski tak semuanya dinikahi semasa, ada yang diceraikan namun pernah pada suatu ketika secara bersamaan Soekarno punya lebih dari empat isteri.

Hal ini pernah jadi kontroversi di kalangan umat Islam. Adalah mendiang Mahbub Djunaidi, wartawan ketua PWI era Soekarno yang kelak menjadi salah satu Ketua PBNU. Dalam artikel sebuah majalah tahun 1980-an, Mahbub menuliskan debat hangat antara Soekarno dengan para kiai NU di Istana Cipanas.

Acaranya adalah dalam Munas alim ulama. Di sela acara, ada kiai yang mempertanyakan kenapa Soekarno berpoligami lebih dari empat isteri, padahal ia mengaku Muslim dan dalam Fiqih Islam poligami seorang pria maksimal empat isteri.

Soekarno balik bertanya, mengapa tidak boleh, bukankah Rasulullah sendiri beristeri sembilan? Konon, menurut Mahbub, kiai NU yang tak disebut namanya itu mati kutu dan tak bisa mendebat lagi. Bahkan para peserta Munas sepakat mengangkat Soekarno sebagai “waliyul amri dharuri bisy syaukat.” Soekarno jadi ulil amri Indonesia.

Fragmen itu menunjukkan bahwa Soekarno punya pandangan dan praktek poligami sendiri yang tak sama dengan aturan syariat Islam. Jika bukan poligami Islami lalu poligami apa dong? Tentu saja poligami Pancasila, bukankah Soekarno manusia Pancasila ideologi negara Indonesia?

Lalu, jika bisa disepakati poligami ala Soekarno adalah poligami Pancasila, kira-kira siapakah yang bisa meneladaninya? Pertama harusnya para pengawal ideologi nan mulia ini, yaitu para pengurus BPIP. Di antara pengurus BPIP, kira-kira siapa yang berani poligami Pancasila? Tentu saja yang non-Muslim dan agamanya melarang poligami harus dikecualikan.

Sayang, karena kebanyakan pengurus dan anggota BPIP yang Muslim adalah PNS atau pensiunan, tentu mereka akan tersandung masalah yang tak sederhana. Maklum, sejak era Orde Baru, poligami bagi pegawai negeri dan pejabat negara adalah barang haram yang hanya bisa ditempuh dalam situasi nekat, bisa dipecat kena sanksi PP 10.

Kalau para PNS dan pensiunan tidak bisa, paling hanya Megawati dan Said Aqil Siradj yang bisa poligami. Kiai Said pimpinan NU, kalaupun poligami maksimal empat karena begitulah aturan fiqih Islam. Kecuali dia memang mau meneladani Soekarno secara total dengan poligami Pancasilanya.

Maka yang mungkin dan pantas meneladani tinggal Megawati. Pertama, dia bukan PNS dan pensiunan, kedua dia anak kandung sekaligus ideologis Soekarno. Tapi, bukankah Megawati perempuan. Bukannya dalam Islam yang bisa poligami hanya laki-laki? Tenang, yang kita bahas saat ini bukan poligami ala Islam kok. Jadi batasan Islam tidak perlu dijadikan pertimbangan.

Oleh: Ray Adi Basri, pengamat masalah sosial

Tidak ada komentar