Header Ads

Toleransi Yang Gagal Di Negara Demokrasi

banner ads
Manjaniq.com - Tragedi intoleransi dalam keberagamaan kembali terjadi di tanah Papua. Jika sebelumnya, pada tahun 2015 terjadi pembakaran masjid di Tolikara oleh oknum anggota Gereja Injili Di Indonesia (GIDI). Kali ini, intoleransi terjadi di Jayapura.
Persekutuan Gereja-gereja Jayapura (PGGJ) mengeluarkan surat himbauan agar ibadah-ibadah umat Islam tidak dilaksanakan dengan maksimal. Di antaranya adalah larangan berdakwah di Jayapura, azan tidak boleh diarahkan keluar masjid, bahkan tinggi masjid tidak boleh melebihi tinggi gereja.

Menanggapi hal tersebut, umat Islam Papua tetap mengedepankan dialog. Ketua Majelis Ulama Indonesia Papua (MUI), Syaiful Islam Payage menegaskan bahwa umat Islam di Papua siap jika diajak dialog oleh umat agama lain.

Sikap umat Islam Papua ini pun terlihat lebih elegan daripada sikap Persekutuan gereja yang konfrontatif ketika ada hal yang tidak sependapat, atau dianggap merugikan pihaknya. Tindakan intoleransi dari Persekutuan Gereja Jayapura ini juga bisa dikategorikan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Sebab, di negara ini, setiap warga negara dilindungi haknya untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Hak konsitusional tersebut diatur dalam pasal 28E ayat 1 dan 29 UUD 1945, dan pasal 22 UU No.39 tahun 1999 tentang HAM.

Memang, sudah menjadi rahasia umum bahwa ada ‘kecacatan’ dalam nalar toleransi dalam keberagamaan di Indonesia, yang dianggap negeri menjunjung tinggi demokrasi. Karena jika kita perhatikan, seolah hanya umat Islam yang diminta untuk toleransi kepada umat agama lain. Ketika umat Islam menjalankan puasa di bulan Ramadhan, kita diminta untuk bertoleransi kepada orang yang tidak menjalankan puasa.

Namun, ketika ada hari raya Nyepi misalnya, umat Islam di daerah tertentu diseru agar tidak berkeliaran. Bahkan, untuk sekedar beribadah di masjid saja dihalangi. Dan kita lihat bersama di Jayapura, hanya untuk mengumandangkan azan harus dibatasi. Inilah kegagalan toleransi di Indonesia.

Jika kita amati dengan seksama, Presiden Joko Widodo belum mengeluarkan statemen untuk sekedar mendinginkan suasana di Jayapura. Padahal, ia pernah mengatakan tidak boleh ada ruang bagi pelaku intoleransi.

“Konstitusi kita menjamin kebebasan beragama. Oleh sebab itu, kita tidak memberikan tempat secuil pun pada orang-orang yang melakukan, mengembangkan, dan menyebarkan intoleransi di negara kita,” ujar Jokowi di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, pada Februari lalu.

Seharusnya, dengan isu yang sensitif semacam ini presiden segera mengeluarkan statemen untuk mengecam intoleransi. Atau minimal ada kalimat untuk tidak saling terprovokasi dengan himbauan gereja. Namun, dengan nihilnya komentar Presiden, tentu umat Islam menyayangkan.

Sebagai umat Islam kita perlu untuk mengedepankan dialog dan dengan kepala dingin. Namun, kita tidak bisa selamanya seperti itu. Jika kita hanya bersifat demikian, maka kita hanya tak lebih seperti macan ompong. Umat Islam harus melakukan langkah tegas agar sikap intoleransi tidak terjadi di tempat lain yang juga umat Islam sebagai korban.

Seminimal-minimalnya, perlu ada pernyataan dari umat Islam bahwa ‘jangan sampai berani menghalangi kami untuk beribadah. Karena jika ada larangan ibadah, tentu akan berujung pada masalah darah’. Langkah tersebut supaya memberikan warning bagi siapapun yang berniat menzalimi umat Islam.

Ditulis oleh: Taufiq Ishaq, wartawan Kiblatnet
sumber : kiblat.net

Tidak ada komentar