Header Ads

Membubarkan ormas tanpa peradilan, Perppu ini lebih ambigu dari UU orde baru

banner ads
MANJANIQ.COM , Jakarta- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan mengingatkan seorang sejarawan Muslim, Tiar Anwar Bachtiar pada Undang-undang Subversif di era Orde baru. Bahkan, menurut penilainnya, Perppu Ormas justru lebih ambigu.

“Perppu ini ambigu, bahkan Perppu ini lebih ambigu dari Undang-undang Subversif Orde Baru. Undang-undang sapu jagat,” katanya saat menjadi pembicara di pemutaran film ‘Toedjoh Kata’ di Masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq, Jakarta Selatan pada Kamis (17/08).

Ia menegaskan, melalui Perppu ini, pemerintah mempunyai kewenangan yang berlebihan untuk membubarkan Ormas. Sebab, tanpa melalui peradilan, pemerintah bisa membubarkan Ormas apapun.

“Ini siapa saja bisa dihabisi. Pemerintah punya kewenangan yang sangat luas, bahkan tanpa peradilan untuk menentukan siapa yang bertentangan dengan Pancasila,” tegasnya.

Lebih-lebih, Tiar menilai penerapan Perppu ini akan berujung pada diskriminasi terhadap Ormas tertentu. Dengan cara menjual stigma anti-Pancasila sehingga memiliki dalih untuk membubarkan Ormas-ormas tertentu.

“Nggak suka dengan dia, langsung sebut anti-Pancasila, dan langsung bubarkan,” ungkapnya.

 Sumber kiblat

Tidak ada komentar