Header Ads

DPR Inginkan Konsep Draft Revisi UU Terorisme Tidak Melanggar HAM

banner ads
Manjaniq.com--Anggota Pansus RUU Terorisme dari Fraksi PPP, Arsul Sani meminta kepada Polri untuk lebih aktif dalam memberi masukan terkait RUU Terorisme ini, karena ia menilai selama ini partisipasinya cenderung pasif.
“Terkait dengan konsep preventif justice yang sebenarnya diinginkan polri tuh seperti apa, kami ini kan bukan petugas di lapangan nggak bisa membayangkan, ketika keadilan prefentif itu harus diatur dalam sebuah undang-undang, akan tetapi konsepnya jelas haruslah agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia secara luas” ungkap Arsul dalam RDP dengan Kapolri di Komisi III, DPR RI, Rabu (23/02).

Ia menekankan, bahwa masukan polri dibutuhkan agar nantinya paradigma Pemberantasan terorisme di negeri ini tidak bergeser. Yang tadinya berdasarkan paradigma penegakan hukum berdasar sistem peradilan pidana, menjadi Pemberantasan terorisme berbasis keamanan Nasional atau Internal Security atau Homeland Security.

“Terlebih paradigma Pemberantasan terorisme berbasis perang,” ungkapnya.

Arsul pun mengungkapkan, bahwa nantinya akan terjadi perdebatan panjang terkait pasal 43 a atau yang biasa disebut pasal Guantanamo.

“Terkait pasal Guantanamo, di satu sisi kita ingin memberi keleluasaan kepada Polri agar bisa menjalankan fungsi-fungsi pencegahan, tapi tetap tidak keluar dari prinsip-prinsip perlindungan hak-hak asasi manusia yang ada,” tegasnya.

Pembahasan itu sangat diperlukan agar stigma Dunia Internasional yang menyebut Polri adalah ketidak adilan yang terlembaga bisa dimentahkan.

BACA JUGA  Pansus RUU Terorisme Godok Rincian Peran TNI
“Intinya agar apa yang dipersepsikan banyak orang terutama oleh luar negri, bahwa Institutional less injustice atau ketidakadilan yang terlembaga itu tidak benar dilakukan oleh polri. Diharapkan juga kedepan nya akan makin terkurangi,” pungkasnya.

sumber : kiblat

Tidak ada komentar