Header Ads

Hasil Survei Sebut Pemerintah Paling Banyak Sebar ‘Hoax’

banner ads
Manjaniq.com--Baru-baru ini, Kiblatnet menggelar jajak pendapat terkait siapa penebar hoax kepada para pembaca. Dari 500 lebih pembaca Kiblatnet, 308 di antaranya menilai bahwa pemerintah dan aparatlah sebagai penyebar hoax (berita palsu) terbanyak.

Dari hasil jajak pendapat 15 Januari 2017-17 Januari 2017 itu, posisi kedua ditempati oleh media arus utama yang dipilih 218 pembaca. Urutan berikutnya ditempati oleh akun personal di media sosial sebanyak 52 pemilih. Di urutan terakhir, ada media Islam yang dipilih oleh 2 pembaca saja. (Ikuti dan pantau hasil pollingnya di: Siapa Penebar Hoax?)

Menanggapi hal itu, Dosen Jurnalistik Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran, Bandung, Maimon Herawati M.Litt mengatakan bahwa penilaian para pemilih itu masih terkait dengan kejadian penyerangan oleh ormas GMBI di Kota Bandung.

“Itu pasti terkait dengan kejadian terakhir yang ada di Bandung. Orang punya tingkat ingatan yang cenderung pendek. Jadi kalau kita lihat yang paling baru dilihat masyarakat adalah yang di Bandung kemarin. Ketika yang menyerang (GMBI) malah dianggap sebagai yang diserang. Dan itu dikatakan oleh Humas Polda Jabar,” ujarnya saat dihubungi Kiblat.net, Selasa (17/1).

Ia menguraikan bahwa persepsi masyarakat yang menilai bahwa pemerintah dan aparat sebagai penyebar hoax erat hubungannya dengan kasus terakhir yang terjadi di depan Mapolda Jabar. Ketika ormas binaan Kapolda Jawa Barat, GMBI, melakukan penyerangan terhadap anggota FPI.

Terkait hal itu, akun fanspage Humas Polda Jabar melakukan dua kesalahan. Pertama, membagikan berita dari salahsatu media online yang menyatakan penyerangan FPI ke markas GMBI akibat termakan berita hoax. Kedua, mencatut nama PW Muhammadiyah yang mengecam tindakan FPI.

“Saya rasa yang mengisi pikiran voters (pembaca Kiblatnet, red) mungkin masih terpengaruh oleh berita yang terbaru kemarin,” terang alumnus Newcastle University ini.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa hasil jajak pendapat ini bisa disebut sebagai indikator runtuhnya kredibilitas informasi dari pemerintah dan aparat.

“Jika dari hasil survey seperti itu, ya berarti bisa menunjukkan seperti itu,” ujarnya.

Ia menjelaskan, metode survei sangat terkait dengan sebaran sampelnya dan jumlah votter/pemilihnya. Karena 8 dari 10 itu sudah bisa disebut 80%. Sementara 400 dari 500 orang juga disebut 80%, hanya saja ada perbedaan level keterwakilan sampelnya.

“Tapi kalau 300 dari 500 itu mengatakan demikian, ya sudah bisa mewakili untuk mengatakan demikian,” pungkasnya.

sumber : kiblat

Tidak ada komentar