Header Ads

Pemuda Muhammadiyah: Pemerintah Ingin Intervensi Fatwa MUI

banner ads
Manjaniq.com--Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) (Punawirawan) Jenderal Wiranto meminta agar MUI melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian dan Menteri Agama dalam setiap menetapkan fatwa.

“Kepolisian akan menempatkan liaison officer atau perwiranya yang nanti akan melakukan koordinasi dengan MUI agar fatwa yang dikeluarkan itu betul-betul menghasilkan kebaikan. Bahwa kemudian fatwa itu dikeluarkan jangan sampai malah menimbulkan keresahan dan ‘problem’,” katanya pada Selasa (20/21)

Menanggapi hal itu, Sekertaris Umum Pemuda Muhammadiyah, Pedri Kasman menilai bahwa pernyataan Menko Polhukam merupakan bentuk intervensi di tubuh MUI.

“Pernyataan ini adalah bentuk intervensi pemerintah terhadap MUI dalam menetapkan fatwa,” katanya pada Rabu (21/12) seperti yang dilansir kiblat.net ,kamis (22/12/16).

“Sekaligus juga bentuk pengkebirian terhadap hak berekspresi dan menyatakan pendapat yang dijamin undang-undang,” sambungnya.

Ia juga mengatakan, Menko Polhukam semestinya memanggil pihak terkait untuk mengkoordinasikan supaya perayaan natal Umat Nasrani tahun ini berjalan lancar dan tidak mengganggu toleransi antar ummat beragama.

Bahkan ia menilai Menko Polhukam, Wiranto seolah telah mempertontonkan rezim ini adalah era diktator. “Pada akhirnya akumulasi ketidakpuasan umat itu akan semakin menggumpal dan membahayakan kesatuan bangsa ini,” tandasnya.

Editor : shendy arsya
sumber :kiblat.net

Tidak ada komentar