Header Ads

Kaleidoskop 2016: Wabah LGBT di Indonesia

banner ads
Manjaniq.com--Tahun 2016 segera berakhir. Ada berbagai peristiwa yang menjadi perhatian masyarakat. Baik masyarakat kelas elit, menengah, maupun bawah. Salah satunya fenomena Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT).

Indonesia Darurat LGBT, Ini Tandanya

Politikus Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq menerangkan bahwa Indonesia sedang darurat LGBT. Ia menemukan beberapa indikator yang menegaskan bahwa LGBT di Indonesia bukan isapan jempol. Pertama, LGBT justru menyeruak pelaku, perilaku dan penyebarannya di kalangan figur publik khususnya artis.

“Tidak dipungkiri figur publik seringkali menjadi model peran (role model) bagi peniruan perilaku di kalangan penggemarnya,” ujar Ketua Komisi I DPR.

Alasan kedua, pelaku dan perilaku LGBT di kalangan figur publik secara langsung atau tidak langsung disebarluaskan secara masif oleh lembaga penyiaran, khususnya televisi.

“Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) selama Februari 2016 sudah keluarkan sekitar 6 (enam) sanksi teguran terhadap program-progra televisi yangg mempromosikan pelaku dan perilaku LGBT,” tuturnya

Ketiga, pelaku LGBT juga membangun kesadaran kelompok dan melakukan upaya-upaya bersama untuk memperjuangkan pembenaran, eksistensi sampai pengakuan hak-hak hukum atas disorientasi perilaku seksualnya. Keempat, bersamaan dengan indikator ketiga, juga muncul pembelaan dan advokasi dari berbagai kalangan – baik perorangan maupun kelembagaan.

Kelima, kampanye viral melalui media sosial saat ini dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku dan pendukung LGBT untuk menyebarluaskan paham, menggalang dukungan, dan juga menjaring pengikut baru.

“Sementara sampai saat ini tidak ada regulasi yang mampu secara efektif mengontrol kampanye viral melalui media sosial,” tambahnya.

Keenam, sistem hukum Indonesia termasuk peraturan perundang-undangannya belum secara tegas dan jelas mengatur tentang pelaku dan perilaku LGBT ini.

“Rusia, Singapura, Filipina misalnya sudah punya peraturan perundang-undangan yang jelas dan tegas tentang pelarangan LGBT,” ungkapnya.

Ketujuh, kalangan kedokteran, psikolog dan psikiater sudah secara jelas menyatakan bahwa LGBT adalah bentuk penyimpangan orientasi dan perilaku seksual yang berifat menular.

Kedelapan, kampanye LGBT yang sedang berlngsung di Indonesia mengacu kepada kesuksesan kaum sejenis di beberapa negara eropa mendapatkan hak pengakuan hukum. Dengan memperhatikan delapan indikator itu, maka sangat beralasan menilai bahwa Indonesia sedang memasuki darurat bahaya LGBT.

Selain itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyayangkan terjadinya kasus pencabulan terhadap DS, anak laki-laki berusia 17 tahun, yang dilakukan oleh penyanyi dangdut Saipul Jamil. Ia menegaskan, anak rentan menjadi korban.

“Kasus pencabulan yang dilakukan oleh Saipul Jamil adalah bukti bahwa aktifitas seks menyimpang menjadi ancaman serius, khususnya bagi anak-anak Indonesia,” tambahnya.

Untuk itu, perlu ada langkah-langkah hukum untuk memastikan perlindungan anak dengan segera memulihkan korban dan menghukum pelaku agar ada efek jera.

“Pada saat yang sama, diharuskan untuk rehabilitasi agar tidak terus memiliki kecenderungan orientasi seks menyimpang,” jelasnya.

Bahkan, di Indonesia ternyata juga ada prostitusi Gay. Salah satu tersangka prostitusi gay yang disebutkan Penyidik Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) adalah penyuluh anti HIV dan AIDS untuk komunitas Lesbian Gay Biseksual dan Transgender.

“Dia (AR) aktif digunakan oleh LSM sebagai penyuluh,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol Agus Rianto

AR di LSM berkenalan lebih dekat dengan para peserta dan menjanjikan akan mempertemukan peserta dengan korban. “Kebetulan AR ini di tempat kosnya jadi tempat kumpul anak-anak,” ucapnya.

Bahkan, AR merupakan mantan narapidana yang baru keluar dari penjara lima bulan lalu. “Bulan Maret kemarin kasus mucikari,” tambahnya.
LGBT, Penyakit Kejiwaan atau Bukan?

Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PP PDSKJI) turut angkat bicara perihal maraknya kasus LGBT di Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) merupakan sebuah penyakit kejiwaan.

“Dengan demikian, orang dengan homoseksual dan biseksual dapat dikategorikan sebagai orang dengan masalah kejiwaan (OMDK),” kata Danardi Sosrosumihardjo, Ketua Umum PP PDSKJI, Sabtu (20/02).

Dalam keterangan pers ia mengatakan, dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dan Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ)-III disebutkan bahwa Orang Dengan Masalah Kejiwaan (OMDK) adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan, perkembangan, dan atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan kejiwaan.

Sebenarnya, istilah LGBT tidaklah dipakai dalam diskursus psikiatri soal orientasi seksual. Ilmu psikiatri memakai istilah homoseksual, biseksual, dan transeksualisme. Kelompok transeksual ini menurut para dokter kedokteran jiwa disebut sebagai Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

“Transeksualisme dapat dikategorikan sebagai Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ),” kata Danar

ODGJ diartikan sebagai seseorang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.
Kasus Pernikahan Sejenis di Indonesia

Pengaruh LGBT tak hanya di terjadi di kota-kota besar. Di daerah yang cukup pelosok di Wonosobo, dukuh Meijing Rt 04 Rw 02 Desa Teges Wetan, Kecamatan Kepil, pasangan sejenis Didik Suseno dan Andi Budi Sutrisno dengan nama samaran Andini hendak melakukan akad nikah.

Beruntung niatan mereka berhasil digagalkan, meskipun pihak keluarga sempat menolak jika pernikahan anak mereka batal.

Sebelumnya, keluarga Andi telah melakukan persiapan jelang prosesi ijab kabul anaknya. Mereka telah membagi-bagikan kendurian dan mengumumkan tiga hari sebelumnya bahwa akan menikahkan anaknya.

Sedangkan keluarga Didik dari Purworejo mengaku telah mengantongi surat nmpang nikah (NA) dari KUA Kecamatan Pituruh. Didik sendiri juga telah mengurus berkas pernikahan di KUA Kecamatan Kepil.

Berkas itu kemudian dibawa ke pihak KUA Kepil dan mendapat penolakan. Surat penolakan itu lantas disampai kepada pihak keluarga Suroso, orang tua Andi.

“Namun, pihak keluarga tetap bersikeras melanjutkan rencana pernikahan. Kami mendapatkan laporan dari warga,” ungkap Kanit Reskrim Polsek Kepol, Aiptu Harsono seperti dilansir jpnn.com, Selasa (15/03).

Selain mendapat laporan warga, atas dasar itulah Harsono bersama anggota Polsek Kepil lainnya lantas mendatangi rumah keluarga Suroso. Di lokasi itu, polisi kemudian mengumpulkan kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan tokoh agama untuk melakukan pendekatan persuasif agar pernikahan itu dibatalkan.

Di kota lain, Kantor Urusan Agama Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau akan melaporkan pernikahan sejenis kepada kepolisian karena tidak sah, melanggar hukum, dan meresahkan masayarakat.

“Kami akan membawa kasus ini ke pihak kepolisian,” kata Kepala Kantor Urusan Agama Indragiri Hulu Mistar Abdurraman di Rengat, Ahad (10/04).

Ia mengatakan proses pernikahan antara lelaki yang mengaku bernama Defrian Suryono dan perempuan berinisial RE warga Desa Pasir Kemilu Kecamatan Rengat adalah ilegal dan melanggar ketentuan yang berlaku, karena itu harus diselesaikan secara hukum. Mempelai laki-laki ternyata adalah seorang wanita bernama Desi, diduga telah memalsukan identitas, memberi keterangan palsu dan pemalsuan dokumen dari perempuan menjadi pria.

“Pernikahan yang terjadi pada Kamis (07/04) antara Desi dan RE dengan dugaan mengajukan dokumen palsu,” sebutnya.

Menurutnya, sesuai rencana laporan tersebut akan disampaikan kepada Kepolisian Resort (Polres) pada Senin (11/04) setelah berkoordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag ) Indragilir Hulu karena pelaksanaan akad nikah pasangan tersebut tidak sesuai dengan syarat dan rukun nikah.

Kapolres Indragiri Hulu AKBP Ari Wibowo mengatakan jika peristiwa pernikahan tersebut bermasalah dan ada pelanggaran seperti memang mempelai laki-laki adalah seorang perempuan, berarti ada pemalsuan data di KTP maka akan diproses secara hukum.

“Ini ada komplotan memalsukan identitas,” kata Kapolres.

Kapolres menegaskan penipuan yang dilakukan Desi terhadap keluarga RE akan diproses hukum jika keluarga RE melaporkan ke polisi kalau merasa tertipu dan unsurnya masuk dalam tindak pidana penipuan.

“Sebaiknya semua pihak dan masyarakat harus berhati-hati agar persoalan seperti ini tidak terulang lagi. Mari bersama-sama menjaga aturan,” katanya.

Kepala Desa Sungai Beringin Rengat mengatakan, aksi pemalsuan identitas, Desi dibantu oleh seorang warga Desa Sungai Beringin inisial LK, memberikan surat pengantar untuk pengurusan KTP dan KK di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

“Pengurusan KTP dan KK atas nama Defrian Suryono tidak dilengkapi dengan keterangan surat pindah dari daerah asalnya,” ujarnya.

Sebelumnya, KUA Rengat tanpa kecurigaan telah memproses akad nikah antara Defrian Suryono (43) dan Reni Hariani (20). Pasalnya pihak mempelai laki-laki bersikap layaknya lelaki dengan suara dan kulit yang khas. Namun, belakangan pihak keluarga komplain karena mempelai laki-laki ternyata perempuan. Pihak KUA pun kemudian membatalkan pernikahan tersebut.
Berkedok HAM, Padahal Mereka yang Melanggar HAM

Para pelaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) beserta para pendukungnya kerap kali berlindung di balik HAM untuk melegalkan aktifitas mereka. Selain itu, pihak yang kontra dengan mereka juga dituding telah mengabaikan nilai-nilai HAM yang berlaku.

Menyikapi hal ini, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin mengatakan bahwa pelaku LGBT lah yang sebenarnya melanggar nilai HAM. LGBT dinilai telah menentang hak reproduksi untuk melahirkan keturunan, lewat pernikahan dengan lawan jenis, yang mana itu merupakan HAM mendasar sabagai sarana bagi perkembangbiakan manusia.

“Maka kalau ada pihak yang memotong jalan hak reproduksi, justru bisa dianggap melanggar HAM itu sendiri,” ujarnya pada Selasa (23/02), sebagaimana dikutip dari Republika.co.id

Din juga mengatakan bahwa perdebatan HAM tentang LGBT tidak perlu lagi dibahas. Yang terpenting menurutnya adalah melakukan pengobatan terhadap pelakunya, dan mengakuit bahwa LGBT adalah penyakit dan perbuatan yang menyimpang.

“Pasti terjadi pro dan kontra menanggapi LGBT, dan ini sudah terjadi pada zaman Nabi Luth,” ungkapnya.

Ia menjelaskan pada zaman itu juga terjadi perdebatan sengit antara yang pro dan kontra LGBT. Apabila sekarang mayoritas masyarakat dan pemerintah memandang itu sebagai sebuah penyimpangan dan penyakit yang perlu disembuhkan, maka perlu diupayakan langkah-langkah penyembuhan.

“Tentu dengan cara tidak membolehkan mereka melakukan propaganda, terutama mengajak manusia lain untuk ikut,” kata Din.

Menurutnya, harus ada kejernihan dalam memandang masalah ini. Jika mengacu pada HAM, upaya propaganda tidak bisa dibenarkan. Apabila mereka lakukan diam-diam, itu terserah mereka. Tetapi ketika suatu paham orientasi seks disebarkan, maka jadi urusan lain.

“Dalam hal yang menimbulkan keresahan (instabilitas), maka negara harus turun tangan cepat, kalau tidak pro dan kontra memperuncing menjadi konflik,” ujarnya.
Bagaimana Sikap Pemerintah?

Propaganda perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) dianggap berbahaya untuk kehidupan sosial di Indonesia. Karena itu, perkembangan LGBT harus diwaspadai dan dipangkas.

Ketua Komisi VIII DPR, Saleh Partaonan Daulay mengatakan, salah satu caranya adalah ketegasan pemerintah dengan membuat Rancangan Undang-Undang anti-LGBT (RUU Anti-LGBT).

“Jadi tujuan Undang-undang LGBT itu bukan untuk memarjinalkan mereka yang LGBT, tetapi melindungi masyarakat biasa yang non-LGBT,” kata dia, Kamis (10/03).

Namun untuk substansi atau isi dari RUU tersebut, nanti dirinya akan melihat terlebih dahulu apa saja yang harus diatur dalam konteks antisipasi terhadap penyebaran LGBT.

Menurutnya, Komisi VIII menekankan kepada perlindungan sosial, agar jangan sampai ada dampak buruk kedepannya. Karena Indonesia berbeda dengan negara-negara barat yang sangat bebas.

“Itu berbeda dengan negara-negara barat yang atas HAM, kebebasan, dan sebagainya orang bisa menerima,” kata dia. “Kalau di Indonesia berbeda, karena HAM dibatasi dengan HAM orang lain.”

Kebebasan seorang penderita LGBT, kata dia, dibatasi dengan hak masyarakat lainnya. Sebab, di Indonesia orang yang tidak menerima LGBT lebih banyak, sehingga mereka harus dilindungi kepentingannya. “Salah satunya dengan UU,” kata dia.

Menurut dia, daripada capek membuat Undang-undang baru. Lebih baik menambahkan beberapa pasal di KUHP yang tegas menolak penyebaran LGBT agar masyarakat terlindungi dari penyakit masyarakat itu. “Saya pikir lima-enam pasal sudah cukup kan,” kata dia.
Judicial Review Pasal Perzinaan

Dalam konferensi persnya bersama wartawan, AILA Indonesia menjelaskan bahwa uji materiil/judicial review (JR) yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi bukan semata-mata ada niat memenjarakan para pelaku pelecehan seksual, pezina dan pelaku LGBT.

“AILA Indonesia ingin melindungi masyarakat dari kekosongan hukum yang ada. Dan MK adalah sebagai lembaga yang tepat secara konstitusi untuk mengajukan JR ini agar segera dapat diperbaiki kualitas hukum di negeri ini,” ujar Ketua Aliansi Cinta Keluarga (AILA) Indonesia kepada Kiblat.net pada Rabu, (07/09).

Berikut kelemahan pasal-pasal yg digugat di MK:

Kelemahan pasal 284 KUHP :
Melonggarkan perzinaan. Aturan perzinaan hanya berlaku bagi orang yang sudah berstatus suami atau istri saja, sementara orang yang belum atau tidak menikah yang berzina tidak terkena aturan pasal tersebut.

Kelemahan pasal 285 KUHP : 
Kekosongan hukum terhadap korban laki-laki. Aturan perkosaan hanya berlaku jika korbannya perempuan saja. Sedangkan jika korbannya laki-laki atau perkosaan terhadap sesama jenis tidak ada aturannya.

Kelemahan pasal 292 KUHP :
Kekosongan hukum terhadap korban di atas usia 18 tahun. Perbuatan cabul sesama jenis hanya diatur jika dilakukannya terhadap anak di bawah umur 18 tahun saja. Sedangkan jika dilakukan terhadap sesama jenis yang di atas umur 18 tahun tidak ada aturannya.

Sementara itu, Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyebut bahwa persidangan uji materi pasal perzinaan KUHP merupakan perang pandangan konservatif dan liberal.

Sidang lanjutan gugatan uji materi pasal 284, 285, dan 292 KUHP kembali digelar di Mahkamah Konstitusi. Hakim yang memimpin persidangan, Arief Hidayat menyebut persidangan uji materi tersebut menjadi ajang perang pandangan.

“Saya tidak menunjuk mana masuk di sini mana yang di lainnya, saya melihat persidangan ini adalah perang ide antara pandangan yang konservatif dan pandangan yang liberal,” kata Arief Hidayat di ruang sidang Mahkamah Konstitusi Jakarta, Kamis (22/09).

Dalam kesempatan itu Arief mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tak hanya memegang peran sebagai guardian of constitution atau penjaga konstitusi. Selain itu, MK juga berperan sebagai penjaga ideologi negara, yaitu Pancasila.

Dia menambahkan, para pendiri bangsa Indonesia sudah mewariskan satu prinsip bahwa hukum di Indonesia harus dibangun pada prinsip ideologi dasar negara Pancasila. Prinsip-prinsip tersebut terlihat pada sila-sila di dalamnya, mulai sila pertama hingga kelima.

Sementara, lanjutnya, yang berkembang di dunia internasional adalah prinsip hukum yang dibangun berdasarkan nilai-nilai universal. Nilai tersebut jika diturunkan akan didasarkan pada pemisahan agama dengan negara.

“Atau kita melihat sistem hukum yang dicontohkan di dunia lain, di dunia bukan Indonesia adalah sistem hukum yg diletakkan secara sekuler,” ungkapnya.

Sistem hukum sekuler, Arief menambahkan, berbeda dengan sistem yang diwariskan para pendiri bangsa (founding fathers). Sistem hukum Indonesia didasarkan pada arahan bintang pengarah yang ada di dalam ideologi dan dasar negara.

“Artinya kalau kita menjabarkan sila yang pertama sistem hukum Pancasila Indonesia, harus dibangun sistem hukum yang disinari sinar ketuhanan,” tandasnya.

sumber : kiblat.net

Tidak ada komentar