Manjaniq.com--Ketua
KPU DKI Sumarno tak mau dikambing hitamkan terkait gelombang penolakan warga terhadap
kampanye pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat.
Sumarno
menyebut, tim kampanye Ahok-Djarot harus berkaca kenapa ditolak warga saat
blusukan kampanye ke sejumah titik wilayah Ibu Kota.
Semestinya,
kata Sumarno, mereka siapkan tim advance untuk meninjau lokasi kampanye
terlebih dahulu sebelum memutuskan turun ke masyarakat.
"Apakah,
akan ada penolakan atau tidak dicek dulu. Tim Ahok-Djarot harus pandai buat
pemetaan. Apakah warga menolak atau tidak. Jangan, mencari kambing hitam
salahkan penyelenggara pemilu," kata Sumarno, Jakarta, Selasa
(15/11/2016).
Sebab,
kata dia, masalah penolakan tidak terjadi terhadap dua pasangan lain, yaitu
Anies-Sandi dan Agus-Sylvi.
Menurut
Sumarno, jika tim pasangan nomor urut dua menuding KPU dan Bawaslu kurang
sosialisasi, seharusnya semua cagub dan cawagub ditolak. Tapi, terbukti
penolakan dilakukan masyarakat hanya kepada satu pasangan.
"Jadi,
perbaiki tim dan kulo nuwun ke RT/RW. Kalau ditolak, pindah ke tempat lain. Kan
simple. Jangan, cari-cari orang untuk disalahkan," tegas Sumarno.
Sebelumnya, tim kampanye pasangan Ahok-Djarot
geram terhadap maraknya penolakan warga saat kampanye.
Juru
bicara tim sukses (Timses) pasangan Ahok-Djarot, Bestari Barus menuding, KPU
DKI gagal menjalankan fungsinya selaku penyelanggara pemilu.
Padahal,
kata dia, KPU DKI memiliki alokasi anggaran besar yang harus dimanfaatkan
dengan baik.
"Seharusnya
penolakan tidak terjadi. Andai saja KPU kerjanya benar melakukan sosialisasi
dengan baik," kata Bestari di Jakarta, Selasa (15/11/2016).
Semestinya,
kata Bestari, anggaran hibah sebesar Rp 478 miliar dapat dimanfaatkan
sosialisasi secara massif ke masyarakat. Jangan sampai partisipasi pemilih di
Jakarta rendah akibat tidak maksimalnya kerja KPU dan Badan pengawas pemilu
(Bawaslu) DKI.
"Ada
potensi cacat demokrasi di DKI ini. Sebab, KPU dan Bawaslu tak maksimal,"
tegas Bestari.
Bahkan,
menurut Ketua Badan pemenangan pemilu (Bawaslu) DKI itu, sampai saat ini
kinerja KPU DKI dilihat hanya seremonial belaka.
Misalnya,
pendaftaran cagub-cawagub, penetapan pasangan, dan penetapan nomor urut.
"Kalau
hanya itu, berikan saja ke Event Organizer (EO). Makanya, KPU DKI harus
perbaiki kinerjanya," tandas dia.
(icl)
Editor
: Redaktur | ts teropong senayan
Tidak ada komentar