Header Ads

Sistem Islam di PERDA di Cabut, Giliran Uang Zakat Hasil Sistem Islam Di BAZNAS mau dipakai, Itulah Pemerintah sekarang

banner ads
Manjaniq.com-Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyatakan pemerintah ingin dana zakat digunakan untuk membantu memperkuat program pemerintah dalam mengatasi kemiskinan di Tanah Air.

“Kita ingin uang yang dikumpul di Baznas ini bisa dipakai untuk perkuat atau masuk ke dalam program-program pengentasan kemiskinan yang sudah dibuat oleh pemerintah,” katanya di Jakarta, Rabu (14/9/2016).

Ia mengatakan potensi dana zakat cukup besar, menyebut dana zakat yang dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) saja tahun lalu mencapai Rp 4 triliun.

Program-program badan pengumpul zakat seperti Baznas, ia melanjutkan, bisa diselaraskan atau disatukan dengan program pengurangan kemiskinan pemerintah.

Bambang berharap nantinya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang dipimpin oleh Presiden dapat merekomendasikan sinergi program zakat dengan program penanggulangan kemiskinan pemerintah.

“Kita mulai 2017 nanti KNKS nya kan jalan. Nah di situ nanti akan disusun bagaimana caranya supaya zakat dengan program kemiskinan itu nyambung,” kata Bambang.


Dalam Rencana Induk Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (AKSI) diindentifikasi beberapa persoalan utama dalam pengelolaan zakat dan perlunya memperjelas peran pemerintah, pemerintah daerah, Baznas dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam pengelolaan zakat.(er)

http://www.eramuslim.com/berita/nasional/bangkrut-jokowi-lirik-uang-zakat-di-baznaz-buat-dipakai.htm#.V9pC3lt97IU

Akhirnya Resmi, 'Perda Syariat Islam' Di Cabut Oleh Presiden Jokowi

Hari ini (13/6) Presiden Joko Widodo resmi menghapus ribuan peraturan daerah (perda) dengan alibi menghambat pertumbuhan ekonomi dan bertentangan dengan peraturan yang dibuat pemerintah pusat.
"Saya sampaikan bahwa Mendagri sesuai dengan kewenangannya telah membatalkan 3.143 Perda yang bermasalah tersebut," kata Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/6/2016).

Meskipun beralasan bahwa ribuan perda tersebut terdiri dari 4 kategori yang meliputi perda yang menghambat pertumbuhan ekonomi daerah, perda yang memperpanjang jalur birokrasi, perda yang hambat perizinan investasi dan menghambat kemudahan usaha, dan perda yang bertentangan dengan Undang-Undang, namun begitu kentara ada tendensi keras dengan alasan bertentangan dengan pemerintah pusat, perda syariah yang dianggap intoleran pun disikat.

Alibi razia warung makan yang dikemas dengan make up intoleran, jahat, tidak berkeprimanusiaan, akhirnya nyata terbongkar. Upaya media yang memerankan kejahatan ini sukses membuat dukungan publik untuk penghapusan perda, termasuk perda syariah di dalamnya. Akhirnya, ramadhan yang mulia berhujung sakit tak terperi bagi umat Islam. Akankah mereka sadar dan mulai berbenah bahwa Islam yang mereka pegang tidak hanya diamalkan dimushola dan masjid saja. Bukankah bulan ramadhan yang mulia ini sudah saatnya kita berjuang ramai-ramai, layaknya beragam peperangan dan penaklukan Islam yang sudah dicontohkan teladan kita, rasulullah saw?

Perda Islami Dihapus, Jokowi Rezim Anti Islam


Selama 70 tahun Indonesia berdiri, umat Islamlah yang paling banyak dirugikan. Dengan dalih harus toleran, umat ini dipaksa mengatur kehidupannya bukan dengan aturan yang bersumber dari Islam. Padahal 87% lebih penduduk negeri ini beragama Islam. Sedangkan  menjalankan aturan Islam merupakan bagian dari ibadah yang diwajibkan oleh Allah swt.

Lalu, apakah salah jika umat Islam menginginkan Islam yang mengatur hidupnya?

Jika merujuk kepada UU 45 pasal 29 ayat 2, negara akan menjamin umat beragama untuk menjalankan Agamanya. Bahkan tanpa UU itupun, umat Islam tetap harus menjalankan agamanya sebagai konsekuensi keimanan kepada Allah Swt.

Namun jaminan yang tertera dalam UU itu tak kunjung terealisasi. Setiap upaya penerapan aturan Islam dianggap sebagai bentuk Intoleran kepada Agama lain. Padahal tuduhan itu tidak pernah terbukti sema sekali. Salah satu contoh, umat Islam yang ingin menerapkan syariat Islam dianggap sebagai teroris yang akan menyebabkan perpecahan. Hal ini tidak sesuai dengan fakta dimana selama belasan abad umat Islam dalam naungan khilafah Islamiyah mampu nenerapkan Islam dan menyatukan berbagai ras, agama, suku dan budaya di dunia. Tentu pendapat itu merupakan fitnah yang sangat keji terhadap syariat Islam yang agung.

Yang lagi ramai diperbincangkan adalalah kasus penertiban  warung nasi yang buka saat bulan Ramadhan di serang yang menimpa Ibu Saenih (57 th). Banyak yang berpendapat bahwa apa yang dilakukan Satpol PP karena adanya Peraturan Daerah “intoleran” Nomor 2 tahun 2010 tentang Penyakit Masyarakat yang dikeluarkan oleh Wali Kota serang. Padahal sejatinya perda itu untuk melindungi hak umat Islam menjalankan ibadah puasa. Ada perda saja orang berani langgar, apalagi jika tidak ada.

Kasus itu terus diblow-up media nasional online sehingga mengundang simpati banyak orang. Isu ini dimanfaatkan oleh kaum liberal dan pemerintah Jokowi untuk menyudutkan syariat Islam dan upaya penghapusan perda Islami. Upaya itu terlihat jelas  ketika Pemerintah melalui tim kementrian dalam negeri langsung mengevaluasi perda nomor 2 tahun 2010 itu. (CNN, 14/06/2016). Tak tanggung, Jokowi pun turut menyumbang korban razia untuk menunjukan ketidaksukaannya terhadap perda yang dianggap intoleran tersebut.

Bukan hanya itu, sebelumnya perda yang melarang perederan minuman keras juga akan dihapus karena dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi asing. Padahal sangat jelas, beberapa pelaku kejahatan seksual dilakukan setelah menenggak minuman keras. Yang paling diuntungkan dalam hal ini adalah perusahan dan importir minuman keras.

Dari beberapa kejadian diatas bisa kita simpulkan bahwa rezim Jokowi hari ini memang anti Islam dan pro kapitalis. penghapusan perda Islami untuk menunjukan kebencian mereka kepada Islam dan merupakan bentuk pengabdian mereka kepada tuan-tuannya yaitu  kaum pemilik modal (kapitalis) baik lokal maupun asing. Hal ini juga menunjukan ketakutan pemerintah akan tegaknya syariat Islam di Indonesia, karena  mengancam eksistensi mereka yang selama ini menzalimi rakyat.

Selama sistem yang digunakan untuk memili penguasa dan menetapkan aturan menggunakan Demokrasi, maka akan lahir rezim-rezim yang benci terhadap Islam. Maka sudah sepatutnya kita campakkan demokrasi dan terapkan sistem Islam.

Alimudin Baharsyah. S. Sos

Ketua BE Kornas BKLDK 2016-2017

Tidak ada komentar