Manjaniq.com–
Jakarta. Ratusan pegawai PD Dharma Jaya,
berencana melakukan mogok massal pada, Kamis (8/9/2016) guna memprotes tindakan
arogan Direktur Utama PD Dharma Jaya, Marina Ratna Dwi Kusuma Jati.
Salah
satu kebijakan kontroversial salah satu BUMD Pemda DKI Jakarta tersebut adalah
tidak adanya kebebasan pegawai dalam menjalankan ibadah sesuai agama dan
kepercayaannya masing-masing.
“Misalnya
Ibu Dirut meminta pegawai menjalan ibadah sholat Jumat secara bergantian. Ini
kan tidak masuk akal namanya,” kata kata Ketua Serikat Pekerja PD Dharma Jaya,
Amrun ME saat dihubungi rmoljakarta
“Mungkin
karena merasa sangat dekat dan disayang Pak Ahok (Gubernur DKI Jakarta, Basuki
Tjahaja Purnama), makanya Ibu Dirut berani sewenang-wenang dan sering
mengeluarkan kebijakan kontroversial,” lanjut Amrun.
Tuntutan
lain yang disuarakan Serikat Pekerja PD Dharma Jaya adalah tenaga kontrak yang
sudah bekerja lebih dari tiga tahun agar diangkat menjadi pegawai tetap.
“Tuntutan
lainnya, kami meminta perusahaan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, seperti pegawai terdaftar dalam BPJS Kesehatan, pembayaran sesuai UMP
dan lainnya,” kata Amrun.
Aksi
unjuk rasa itu akan berlangsung di kantor mereka di Jalan Raya Penggilingan
Nomor 36, Cakung, Jakarta Timur.
Menanggapi
hal itu, Anggota Komisi B DPRD DKI Endah Parjoko menegaskan dewan akan menunda
rencana pemberian dana penyertaan modal pemerintah (PMP) untuk PD Dharma Jaya
di APBD 2017 sebesar Rp98 miliar.
“Dewan
minta agar pemberian dana PMP untuk PD Dharma Jaya sebesar Rp98 miliar ditunda
dulu. Kalau perlu dibatalkan,” kata
politisi Partai Gerindra DKI ini kepada TeropongSenayan, di DPRD DKI, Jakarta,
Senin (5/9/2016).
“Saya
juga minta agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan audit terhadap BUMD
itu. Saya minta juga agar jajaran direksi jangan semena-mena melakukan
kebijakan yang justru merugikan karyawan,” katanya,
Soal
sholat jumat yang dibagi jadi dua shift, Endah sangat menyayangkan bila
kebijakan itu benar-benar dibuat oleh Dirut PD Dharma Jaya.
“Bila
pengaturan sholat jadi dua shift benar terjadi, itu sangat saya sayangkan. Itu
sangat tidak etis dikeluarkan seorang dirut BUMD,” ujar Endah.[SA/DA]
Tidak ada komentar