Manjaniq.com (jakarta)-Forum
RTRW bersama Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), Laskar
Luar Batang menolak sikap arogansi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama
atau Ahok.
"Ini
(aksi) merupakan akumulasi kekesalan dan rasa tidak percaya terhadap
pemimpin," kata Ketua Forum RTRW, Andi Pane di Jakarta, Ahad (4/9).
Pada
kesempatan itu, para anggota HTI, FPI, Forum RTRW, Laskar Luar Batang dan
sejumlah organisasi kemasyarakaan lainnya berunjuk rasa di sekitar pintu Silang
Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat. Andi menegaskan, masyarakat DKI Jakarta
mengecam pemimpin yang sewenang-wenang dan dzalim terhadap rakyat kecil.
Andi
kecewa terhadap Ahok yang mewajibkan ketua RT dan RW melapor melalui aplikasi
"Qlue" dengan imbalan Rp 10 ribu per laporan. Terlebih, menurut Andi,
adanya penghapusan Surat Edaran Nomor 49/SE/2016 dengan Penghapusan
Pengantar/Rekomendasi RT/RW dalam layanan perizinan dan nonperizinan.
"Jadi
perizinan dan nonperizinan tidak perlu pengantar kami dan (ini)
melecehkan," ujar Andi.
Sementara
itu, juru bicara HTI, Muhammad Ismail Yusanto mengajak masyarakat tidak memilih
Ahok pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017 mendatang. "Kami
menyerukan kepada umat Islam di wilayah DKI Jakarta khususnya untuk bersatu,
bahu-membahu, berjuang menolak (calon) kepimpimpinan Ahok," kata Ismail.
Koordinator
Baret, Munajat menuturkan, kebijakan-kebijakan Ahok semasa menjadi Gubernur DKI
Jakarta sudah banyak yang terbukti bertentangan dengan syariat Islam. Ia
mencontohkan, larangan Ahok untuk memotong hewan kurban di halaman masjid.
“Potong
kambing di masjid yang menjadi ritual umat Islam tidak dibolehin, maka fardu
ain hukumnya menolak gubernur kafir,” kata Munajat dalam orasinya di
tengah-tengah ribuan massa Hizbut Tabrir, Minggu (04/9/2016). T
Tidak
hanya itu, Munajat juga menyoroti masalah KTP yang saat ini meresahkan
masyarakat. Menurutnya, hal itu salah satu ketidakmampuan Ahok memimpin DKI
Jakarta sebagai gubernur. “Lihat saja yabg baru-baru ini, masyarakat diresahkan
dengan sulitnya mengurus KTP. Ini merupakan ketidakmampuan Ahok memimpin
Jakarta,” pungkasnya.[republika]
Tidak ada komentar