Header Ads

Perjanjian Renville dan Klaim Orang Kiri atas Peristiwa Madiun 1948

banner ads
Manjaniq.com-Jakarta – Bulan September menjadi waktu yang tepat untuk mengingat kembali kekejaman Partai Komunis Indonesia (PKI). Berkat propaganda pemerintah Orde Baru, masyarakat kita sangat mengingat aksi kudeta PKI yang gagal pada 30 September 1965.
“Namun pemberontakan di Madiun oleh PKI pada 18 September 1948 jarang yang mengetahui seluk beluknya. Maka itu, komunitas sejarah Jejak Islam untuk Bangsa (JIB)merasa penting menggelar acara diskusi ini,” ujar pegiat Jejak Islam untuk Bangsa (JIB), Andi Ryansyah.

Menurutnya, aksi pemberontakan PKI terjadi sesudah perjanjian Renville. Hasil perjanjian itu memicu konflik berkepanjangan karena wilayah administratif Indonesia tinggal wilayah Aceh, sebagian kecil wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.

“Seluruh kabinet tidak setuju tapi Perdana Mentri saat itu, Amir Syarifuddin ingkar, dia tanda tangan. Dia beralasan kalau ia tidak tanda tangan, Belanda menyerang, rakyat Indonesia banyak yang mati,” katanya di Masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq, Jakarta pada Sabtu, (17/09).

Setelah dilakukan penandatangan, Kabinet Amir Syarifuddin pecah, lalu bubar. Kemudian Perdana Menterinya diganti M Hatta. Partai kiri mendukung kabinet Hatta, namun Masyumi dan Partai Nasional Indonesia (PNI) tidak bergabung dengan kabinet Hatta. Kemudian, Hatta pun tidak memasukkan partai kiri dalam kabinetnya.

“Karena kecewa, sayap kiri jadi oposisi di kabinet hatta. Mereka bertujuan kalau tidak bubar setidaknya dapat kursi. Mereka membuat koalisi namanya Front Demokrasi Rakyat (FDR). Mereka punya progam untuk menjatuhkan kabinet Hatta,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, orang-orang kiri menggerakkan buruh, terutama di daerah Delanggu, Klaten. Saat itu 20 ribu buruh kapas sedang demo karena upah yang rendah.

“Ini jadi celah buat FDR. Buruh tetap mogok, akhirnya pemerintah mau menaikkan upah, FDR pun gagal. FDR juga punya dukungan tentara, Amir Syarifuddin saat jadi Perdana Menteri, mensponsori para perwira sehingga dapat loyalitas dari perwira-perwira, ” jelasnya.

Andy juga mengatakan, saat keadaan ekonomi Indonesia buruk, Hatta memangkas militer dari 400 ribu personel menjadi 6.000 saja. FDR menilai ini untuk memangkas kekuatan orang orang kiri. “Tapi oleh Hatta ini disebut untuk menstabilkan pengeluaran dan pemasukan negara, ” ulasnya.

Strategi lain yang digunakan FDR adalah hubungan diplomatik dengan Uni Soviet, Suripno, anggota PKI yang ada di Soviet menandatangani hubungan dengan Soviet. Karena Soviet dianggap sebagai simbol anti imperialis.

“Padahal ini berbahaya. Karena di perjanjian Renville, Indonesia dilarang melakukan hubungan diplomatik dengan negara lain. Di sisi lain, ini menjadi lucu. Sebab, Amir Syarifuddin saat itu ketua FDR, padahal dia yang menandatangani perjanjian Renville,” ulasnya.
Pasukan Siliwangi ke Jawa Tengah
Ia juga menjelaskan, pasukan Siliwangi pindah dari Jawa Barat ke Jawa Tengah karena imbas perjanjian Renville. Namun pasukan Siliwangi tidak disambut baik oleh FDR. Yang jadi klimaks antara FDR dan pasukan Siliwangi itu saat salah satu perwira, Pak Sitarto dibunuh orang tak dikenal. Akhirnya Divisi Senopati dan Divisi Siliwangi perang.

“Jenderal Sudirman, A. H. nasution, Abi Manyu. Mengirim Gatot Subroto untuk mendamaikan Senopati-Siliwangi. Setelah Solo kondusif, menjalar ke Madiun, karena tentara kiri kuat. Tokoh Pemuda Sosialis (PESINDO), Sumarsono menggunakan dalih ada penculikan buruh orang orang kiri. Dia menyebutnya tentara tengkorak (tentara indonesia),” ujarnya.

Sebelum melawan tentara ia datang ke Muso dan Amir Syarifuddin untuk minta restu. Setelah mendapat persetujuan, akhirnya dia balik ke Madiun.

madiun1

Dia melucuti Madiun. Pemerintah nggak siap, karena kejadian itu cepat. Pemerintah sudah diambil alih. Tentara atau polisi dikalahkan. Muso kemudian membuat front nasional. Bahkan pemberontakan di Madiun bisa menggoyang pemerintah pusat ini juga puncak konflik politik, ” katanya.

Meskipun telah melakukan berbagai pemberontakan, PKI tetap mengelak. Dia mengklaim bahwa tragedi di Madiun bukan pemberontakan PKI. Sebab Muso tidak ada di sana.

“Tapi perlu diingat bahwa sebelum melakukan pemberontakan, Sumarsono meminta izin kepada Amir Syarifuddin dan Muso untuk melakukan pemberontakan, ” ucapnya.

Orang-orang kiri juga menggunakan istilah Red Drive Proposal. “Jadi, tiga bulan sebelum meletus, kata orang kiri, Sukarno-Hatta bertemu dengan Amerika dan mendapat Red Drive Proposal untuk menghabisi orang kiri. Pada kenyataanya tidak ditemukan, ” paparnya.

Aidit, juga mengklaim bahwa Tragedi Madiun karena provokasi Hatta, Sukiman (menteri kesehatan) dan M.Natsir (mentri penerangan) “Kenapa cuma bertiga? Bagi Aidit, ini progam partai Masyumi. Padahal kan Hatta bukan anggota Masyumi, ” tuturnya.

Aidit juga mengklaim bahwa tidak ada pembantaian ulama, pegawai negeri, tentara dan umat islam. Sedangkan seorang Antropolog Amerika, Robert Jay mengungkapkan sesuatu yang berlawanan.

“Mereka itu ditembak, dibakar sampai mati, atau dicincang-cincang. Masjid dan madrasah dibakar. Bahkan ulama dan santrinya dikunci di dalam madrasah, lalu dibakar. Tentu mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena ulama itu orang-orang tua yang sudah ubanan, orang-orang dan anak-anak laki-laki yang baik yang tidak melawan. Setelah itu rumah pemeluk islam dirampok dan dirusak, ” pungkas Andy sambil membaca pernyataan Robert Jay.[kiblat]



Tidak ada komentar